Aspek Politik Dalam Islam, Sejarah Dan Keterkaitannya

Oleh : PRASIYANTO PRIADI
Terbit : 07 Februari 2022
Laporkan

Aspek Politik Dalam Islam, Sejarah Dan Keterkaitan antara Aspek Politik Dengan Islam – Keterkaitan Islam dengan aspek politik dapat disimak dari uraian Harun Nasution dalam buku Islam Dinilai Dari Berbagai Aspek Jilid II. Dalam bukunya, ia menegaskan bahwa pertanyaan pertama yang muncul dalam Islam, secara historis, bukanlah pertanyaan tentang keyakinan, melainkan pertanyaan politik.

Saat Nabi Muhammad saw. di Madinah ia tidak hanya memiliki sifat Rasulullah, tetapi juga sifat seorang kepala negara. Dan sebagai kepala negara, setelah Beliau meninggal, harus digantikan oleh orang lain untuk memimpin negara yang ditinggalkannya. Ada ulama sejarah politik yang hanya mengkategorikan gaya politik yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW. adalah model demokrasi, artinya, model pemerintahan di mana untuk menyelesaikan setiap masalah, pertama-tama ia mempertimbangkan dan kemudian menunggu keputusan dari Tuhan. Hal ini dimungkinkan karena pada zaman Nabi Muhammad. masih dalam proses pengungkapan.

Era Nabi Muhammad. mencerminkan kesatuan, usaha dan kemapanan masyarakat yang membangun dan mewujudkan semangat (spirit) yang mewarnai kehidupan politik dan menciptakan salinan bangunan masyarakat ideal yang diakui oleh generasi penerus untuk diikuti dan diteladani.

Setelah melihat Rasululullah. Menjelang kematian, pemerintahan negara berturut-turut dipegang oleh Abu Bakar, kemudian oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Model pemerintahan yang dilakukan oleh keempat raja tersebut berbeda dengan yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. di kalangan bangsawan. Bahkan dalam pemilihan khalifah yang diberikan dengan pertimbangan, sepertiAli bin Abi Thalib saudara dari Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar adalah sahabatnya yang sangat dekat, yang berarti bahwa yang satu memiliki hak lebih atas kekhalifahan daripada yang lain.

Kemudian, setelah kematian Utsman, Ali bin Abi Thalib muncul untuk menggantikannya. Namun tak lama kemudian ia mendapat tantangan dari penguasa yang juga ingin menjadi khalifah, terutama Thalhah dan Zubair Mekah, yang mendapat dukungan Aisyah, tantangan datang dari Muawiyah, gubernur Damaskus, dan selanjutnya berujung pada perang yang diselesaikan melalui arbitrase politik dan diplomatik. mengalahkan pihak Ali. Situasi ini kemudian menimbulkan ketidakpuasan beberapa pendukungnya, yang meninggalkan barisan Ali dan mendirikan sekte Syiah, sementara sebagian besar lainnya memproklamirkan diri sebagai Sunni. Pengelompokan semacam ini berlanjut hingga hari ini dan selanjutnya mempengaruhi model ajaran Islam.

Teori politik pertama muncul dari perkembangan politik yang terjadi dalam sejarah Islam mengenai kedudukan kepala negara. Pada zaman Nabi, biro memiliki bentuk yang unik. sebagai rasul yang diutus oleh Tuhan, membawa ajaran tidak hanya tentang kehidupan rohani tetapi juga kehidupan duniawi manusia. Jadi nabi tidak hanya memiliki kedudukan sebagai kepala agama tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri nabi sendiri telah terkumpul 2 kekuatan, kekuatan spiritual dan kekuatan duniawi. Beliau sebagai Rasul otomatis menjadi kepala negara.

Perdebatan Setelah Nabi Muhammad S.A.W Wafat

Siapa yang berkuasa menggantikannya sebagai kepala negara dan bagaimana pengangkatannya menjadi penyebab terjadinya perbedaan pemahaman dalam bidang politik Islam. Kaum Khawarij berpendapat bahwa yang berhak memerintah adalah Muslim melalui pemilu, sebaliknya kaum Syi’ah berpendapat bahwa yang berkuasa adalah keturunan Ali dan yang hak adalah keturunan, kaum Sunni. berpendapat bahwa yang diuntungkan adalah kaum Quraisy dan melalui pemilihan, namun ada juga sebagian yang setuju dengan sistem turun temurun. Sementara itu, pemahaman tentang hakikat dan kekuasaan kepala negara masih berbeda.

Dua belas Syiah dan Syiah di Fatimiah percaya bahwa Nabi Muhammad sebelum kematiannya menunjuk Ali sebagai penggantinya. Dalam istilah Syiah, Ali adalah pewaris Nabi Muhammad yaitu penggantinya diberkahi dengan Nabi dalam iman penuh. Syi’ah Zaidiah berbeda dari Dua Belas Syi’ah dan Syi’ah Ismailiyah, yang berpendapat bahwa Imam tidak ditentukan oleh nabi umatnya, tetapi hanya oleh sifatnya.

Syi’ah juga memahami sifat Ali dengan baik. Al-saba`ah mempertimbangkan semua jiwa dan tidak mati karena terbunuh tetapi pergi ke surga. Kaum Sunni tidak menerima penafsiran ini. Bagi mereka, ali adalah manusia biasa yang setara dengan abu bakar, umar bin khatab, dll. Menurut Al-Mawardi, 4.444 syarat menjadi khalifah atau imam di luar suku Quraisy adalah integritas, pemahaman, mampu melakukan ijtihad, kesehatan mental dan fisik, keberanian dan ketabahan.

Al-mawardi juga berpendapat bahwa khalifah bisa diganti, jika dia ditawan, atau kekuasaannya diambil, dan khalifah dengan demikian kehilangan kekuasaan. Al Ghazali, tidak seperti Khawarij, berpendapat bahwa raja tidak dapat digulingkan, bahkan raja absolut sekalipun. Menggulingkan Khalifah tetapi yang kuat akan membawa kekacauan dan pembunuhan ke masyarakat. Ibn Jamaa`a, seperti Al-Ghazali, lebih peduli dengan ketertiban dalam masyarakat daripada dengan pemerintahan tirani.

Kesimpulan

Baik secara preskriptif (berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah) maupun secara historis (sejarah praktik kehidupan), Islam sangat tertarik dengan masalah politik. Kepedulian ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, damai, serasi dan sejahtera baik materil maupun spiritual.
Adalah fakta sejarah bahwa kehidupan politik sejak zaman Empat Raja Tulang Belakang, terutama Raja Ketiga dan Keempat, telah mempengaruhi perbedaan yang kuat dalam teologi Islam.
Dalam Islam terdapat berbagai istilah yang berkaitan dengan masalah politik, antara lain kata pemimpin, pelindung, penguasa, pemegang kekuasaan, pemimpin agama, dan pemimpin secara luas. Adanya perbedaan istilah tersebut menunjukkan bahwa Islam menetapkan suatu bentuk struktur atau sistem politik untuk digunakan oleh seluruh dunia, tetapi menganut pemahaman yang lebih fleksibel, tepat dan sesuai dengan kondisi sosial. Islam lebih mementingkan politik moral, etika dan spiritual.
Data sejarah dengan jelas menunjukkan bahwa Islam tidak menganut sistem ketatanegaraan tertentu. Islam tidak mempersoalkan bentuk atau sistem administrasinya, karena jika Islam menetapkan sistem ketatanegaraan tertentu dan sistem itu tidak cocok bagi umat Islam di suatu negara tertentu, maka begitulah Islam telah mempersulit umatnya. Situasi ini tidak berlaku untuk Islam, karena tidak sesuai dengan prinsip Islam yang fleksibel, tergantung pada waktu dan tempat, dan tidak menyebabkan ketidaknyamanan.

Allahumma Shalli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad Wa’alaa Aali Sayyidinaa Muhammad.